Jakarta, NE – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menilai kemajuan atau kemunduran suatu daerah. Pernyataan ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (8/5).
“Kalau pertumbuhan ekonominya maju berarti negara itu akan maju atau daerah itu akan maju,” ujar Tito.
Mendagri menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang positif namun masih rendah menunjukkan kemajuan yang berjalan lambat, sementara pertumbuhan negatif mencerminkan tantangan serius dalam pembangunan daerah. Ia mencontohkan adanya provinsi yang mencatatkan pendapatan tertinggi secara nasional, namun mengalami pertumbuhan ekonomi negatif akibat rendahnya penyerapan belanja daerah.
“Artinya uangnya disimpan di bank, enggak beredar di masyarakat. Akibatnya ini (pertumbuhan ekonomi yang negatif),” tambahnya.
Menurut Tito, rendahnya serapan belanja daerah sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah segera mengonsolidasikan seluruh OPD untuk menyusun skenario percepatan belanja, terutama jika realisasi pendapatan daerah sudah tinggi.
Mendagri juga menekankan pentingnya evaluasi internal untuk mempercepat peningkatan pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, maupun sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam konteks percepatan belanja, Tito mengingatkan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti menyimpan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang tidak penting, seperti kegiatan seremonial, ke program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.
Tito juga menyoroti peran konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, yang menyumbang lebih dari 54 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Untuk bisa mendorong daya beli masyarakat, maka perlu ada uang yang beredar di masyarakat. Uang yang beredar di masyarakat bisa dari swasta dan dari pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, Mendagri meminta kepala daerah untuk secara rutin memantau data pertumbuhan ekonomi dan inflasi di wilayah masing-masing, mengingat kedua indikator tersebut saling terkait dalam menciptakan stabilitas ekonomi daerah.
“Artinya kalau misalnya kita bicara biaya hidup, bicaranya masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka harus dipegang dua data itu,” ujar Tito.
Terakhir, Tito kembali menegaskan pentingnya percepatan belanja yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program bantuan sosial, baik tunai maupun non-tunai, harus segera disalurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
“Supaya daya beli masyarakat yang kurang mampu meningkat. Mereka enggak tertekan. Dan itu akan meningkatkan angka konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari 50 persen angka pertumbuhan ekonomi, baik pusat maupun daerah,” pungkas Mendagri.(red)
